KPU Minahasa Gelar Rakor dengan Panwaslu dan FKPD

KPU Minahasa Gelar Rakor dengan Panwaslu dan FKPD

Sukses tidaknya penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Minahasa, tidak hanya tergantung pada kinerja KPU maupun Panwaslu sebagai kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, namun ditentukan juga oleh peran berbagai komponen stakeholder Pemilu. Menyadari peran penting unsur Muspida atau Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) maka KPU Kabupaten Minahasa menggagas Rapat Koordinasi Tahapan Pemilu 2014 antara KPU, Panwaslu dan FKPD.

Rakor yang digelar di ruang rapat Bupati Minahasa tersebut, dihadiri oleh Bupati Minahasa, Drs. Jantje W. Sajow, MSi, Sekda Minahasa, Jeffry Korengkeng, SH, Kepala Kejaksaan Negeri Tondano, Risman Tarihoran, SH, MH, Wakapolres Minahasa, Dandim Minahasa yang diwakili oleh Kasdim, Ketua DPRD Minahasa yang diwakili Ir. Mantojo Rambitan, Kadiscapilduk, Kabankesbangpol & Linmas, Ketua Panwaslu Kabupaten Minahasa dan Komisioner serta sekretaris KPU Kabupaten Minahasa.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Minahasa mengapresiasi inisiatif KPU yang mau berkoordinasi dengan FKPD Kabupaten Minahasa. “Koordinasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan Pemilu penting demi suksesnya setiap tahapan penyelenggaraan pesta demokrasi di Kabupaten Minahasa yang jurdil, aman dan damai. Hal ini penting agar supaya semua unsur yang terlibat mengetahui persis perkembangan tahapan dan dapat memberikan support yang optimal sesuai tupoksi masing-masing”, ungkap Sajow.

Sementara itu dalam paparannya, Ketua KPU Kabupaten Minahasa, Meidy Y Tinangon, SSi, MSi mengungkapkan progress kinerja KPU yang saat ini sedang melaksanakan tahapan persiapan logistik, kampanye dan pemutahiran data pemilih. Tinangon juga memaparkan fokus utama KPU Kabupaten Minahasa yaitu meningkatkan tingkat partisipasi Pemilih. “tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Minahasa cukup tinggi, dan berada di atas target nasional. Karenanya kita akan meningkatkan hal tersebut dengan meningkatkan intensitas dan efektivitas sosialisasi dan pendidikan pemilih serta menyusun data pemilih yang akurat”, ungkap Tinangon.

Namun demikian upaya meningkatkan kualitas demokrasi lewat peningkatan partisipasi pemilih oleh KPU Minahasa tersebut, perlu didukung dengan bantuan dan fasilitasi pemerintah daerah, mengingat tidak semua kegiatan terakomodir oleh APBN. “Dasar hukumnya adalah Pasal 126 ayat 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu, yang menyatakan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”ungkap Tinangon.

Menanggapi persoalan tersebut, Pemkab Minahasa dan DPRD Minahasa menyatakan akan melakukan kajian terhadap permintaan KPU maupun Panwaslu serta untuk penyelenggaraan pengamanan Pemilu. “Semua kendala akan kita koordinasikan untuk dicarikan solusi yang sesuai dengan regulasi yang ada”, ungkap Bupati Minahasa.

Dalam kesempatan tersebut, semua unsur yang terlibat dalam rapat menyatakan komitmen untuk terus melakukaan koordinasi dan komunikasi dalam mensukseskan agenda nasional Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014.  

 

 

 

Berita lainnya

Komentar

Close
Close