Junjung Tinggi Netralitas, KPU Minahasa Gelar Sidang Kode Etik

Junjung Tinggi Netralitas, KPU Minahasa Gelar Sidang Kode Etik

Manado - Dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan oknum Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Maesa Unima, Tondano Selatan, bergulir ke meja persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia  (DKPP-RI). Proses sidang kode etik ini berlangsung di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (26/2).

Nampak hadir lima personil komisioner KPU Minahasa, yakni Lord Malonda, Rendy Suawa, Christoforus Ngantung, Piter Mawikere dan Lidya Malonda.

Sidang dipimpin langsung oleh Ketua (DKPP-RI), Harjono lewat teleconference, disaksikan tim pemeriksa daerah Dr Ferry Daud Liando, Ketua KPU Sulawesi Utara Ardiles Mewoh, Mustarim Humagi selaku anggota Bawaslu Sulut, serta lima komisioner KPU Kabupaten Minahasa, sebagai pengadu.

Ketua Divisi Hukum KPU Minahasa, Rendy Suawa mengatakan bahwa sidang kode etik ini masih dalam penyampaian pokok pengaduan dan mendengarkan pihak terkait, dalam hal ini Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Tondano Selatan. "Nomor pengaduan ke DKPP RI adalah 017-p/l-dkpp/i/2019 dengan nomor perkara 26-pke-dkpp/ii/2019 yang di ajukan ke DKPP RI," terang Suawa.

Sedangkan dasar gugatan, kata Suawa, oknum anggota PPS Maesa Unima, diduga melakukan pelangaran kode etik dengan mengunakan atribut partai serta simbol peserta pemilu. "Dalam persidangan pertama ini, pihak teradu tidak hadir," ungkapnya.

Terkait dugaan pelangaran kode etik yang dilakukan oknum anggota PPS Maesa Unima, KPU Minahasa telah memberhentikan sementara sejak tanggal 16 Februari 2019. "Teradu sudah diberhentikan sementara sambil menunggu keputusan DKPP RI," tandas Suawa.

Dijelaskannya, berdasarkan peraturan DKPP-RI pasal 8 huruf e, bahwa penyelenggara pemilu tidak boleh memakai/membawa atau mengunakan simbol lambang atau atribut yang secara jelas menunjukan sikap partisan pada partai politik atau peserta pemilu tertentu. "Apabila terbukti, terduga terancam dengan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sebagai penyelengara pemilu," tegas Suawa. (vidi)

Berita lainnya

Komentar

Close
Close