Dokumen Pajak Cabup-Cawabup Diklarifikasi Ke KPP Bitung

Dokumen Pajak Cabup-Cawabup Diklarifikasi Ke KPP Bitung

Bitung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa bersama Panwaskab Minahasa melaksanakan klarifikasi dokumen pajak  Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa, langsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bitung pada selasa 23/01/18.
 
Klarifikasi meliputi tanda terima SPT pajak dan tanda bukti tidak menunggak pajak ini dilaksanakan langsung oleh Ketua KPU Minahasa Meidy Yafeth Tinangon SSi MSi dan anggota Panwas Minahasa,  Erwin Sumampouw dan diterima langsung oleh Kepala KPP Pratama Bitung, Abdon Budianto Situmorang, dan kasubbag Umum dan Kepatuhan Internal Fitrih Y Lolong, diruang tamu KPP Pratama Bitung.
 
Saat melakukan Verifikasi menurut Kepala KPP Pratama Bitung  bahwa domisili wajib pajak sesuai pada saat pertama kali mendaftar, dan untuk KPP Pratama Bitung mengurus perpajakkan di tiga wilayah yakni, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung.
 
"Memang sesuai ketentuan pengurusan dokumen perpajakan wajib pajak berdasarkan domisili, dan apabila ingin pindah, harus dilaporkan perpindahan," jelasnya.
 
Masih menurut Kepala KPP Pratama Bitung, berdasarkan Undang- undang Amnesti Pajak, maka pajak yang dibawah tahun 2015 dihitung pemutihan bagi yang ikut program pengampunan pajak, sedangkan 2015 ke atas wajib hukumnya dilaporkan. 
 
Dalam kesemoatan tersebut,  KPP Pratama Bitung langsung memverifikasi tunggakan pajak calon melalui sistem e-filling dan dinyatakan tidak ada tunggakan pajak atau calon dinyatakan lunas pajak.
 
Sementara itu, Ketua KPU Minahasa Meidy Yafeth Tinangon SSi MSi, mengatakan, verifikasi ini adalah bagian penelitian atau klarifikasi atas dokumen yang telah dimasukkan oleh para Calon Bupati maupun Calon Wakil Bupati Minahasa.
 
"Ada tiga item yang kami teliti dan klarifikasi, yaitu, NPWP, tanda terima SPT lima tahun terakhir, serta tanda bukti tidak memiliki tunggakan pajak," kata Tinangon.
 
Dijelaskannya pula, apabila dalam penelitian serta klarifikasi ini ternyata terdapat dokumen tidak sah maka akan ada sanksi.
"jika ternyata dokumen dinyatakan tidak sah, maka  Calon dapat digugurkan dalam Pencalonan," pungkasnya.
 
Hasil klarifikasi akan dilaporkan dalam rapat pleno pembahasan hasil penelitian perbaikan syarat calon. 
 
Hadir dalam verifikasi ini, unsur pimpinan Panwaslu Minahasa Erwin Sumampouw, Kasubag Teknis dan Hupmas KPU minahasa Jerry Oroh SE, staf bidang hukum Victor Kumayas, SH dan rombongan KPU Minahasa lainnya. (admin)

Berita lainnya

Komentar

Close
Close