KPU MINAHASA SUKSES TUNTASKAN REGULASI TEPAT WAKTU

KPU MINAHASA SUKSES TUNTASKAN REGULASI TEPAT WAKTU

Tondano-Sebanyak tiga belas regulasi dalam bentuk Keputusan KPU Minahasa tentang Pedoman Teknis, plus dua pedoman teknis perubahan siap memandu setiap tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018. Hal ini menyusul keberhasilan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa menetapkan sebanyak 13 Pedoman Teknis sesuai target yaitu tidak melewati batas akhir tahapan penyusunan peraturan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal  Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 yaitu tanggal 27 September 2017.

Demikian siaran pers KPU Minahasa tertanggal 27 September 2017 yang ditandatangani Ketua KPU Minahasa Meidy Yafeth Tinangon, yang disebarkan melalui media center KPU Minahasa.

Adapun Pedoman Teknis yang terakhir ditetapkan adalah Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih, yang ditetapkan pada tanggal 26 September 2017 serta perubahan terhadap pedoman teknis sosialisasi dan partisipasi masyarakat dan pedoman teknis norma standar pengadaan, kebutuhan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara yang menyesuaikan dengan Peraturan KPU Nomor 8 dan 9 Tahun 2017.

Penetapan tersebut selain telah taat tahapan, juga telah sesuai dengan Perjanjian Kinerja KPU Minahasa Tahun 2017 yang menargetkan penyusunan keputusan tepat waktu dan pelaksanaan tahapan tepat waktu. Keputusan KPU Minahasa tentang pedoman teknis Pilbup juga sesuai dengan Program Regulasi Pemilu-Pemilihan (Prosipilih) KPU Minahasa yang mengatur jadwal drafting, pembahasan dan penetapan rancangan keputusan (Rantus) KPU Minahasa.

Kewenangan KPU Kabupaten untuk menyusun Keputusan terkait pedoman teknis tahapan merupakan amanat dna perintah UU yakni berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang mengamanatkan bahwa KPU Kabupaten / Kota memiliki tugas dan kewenangan menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (admin)

 

 

Berita lainnya

Komentar

Close
Close