OPTIMALISASI SELEKSI PPK-PPS JADI REKOMENDASI FGD KPU MINAHASA

OPTIMALISASI SELEKSI PPK-PPS JADI REKOMENDASI FGD KPU MINAHASA

TONDANO-Sukses tidaknya penyelenggaraan Pemilu ataupun Pilkada tak terlepas dari kualitas penyelenggara Pemilu di tingkat Badan ad-hoc mulai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Karenanya menjelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa yang tahapannya bakal bergulir Tahun 2017 mendatang, KPU Minahasa mengharapkan kualitas penyelenggara di tingkat kecamatan hingga desa yangmana akan sangat ditentukan diantaranya melalui sistem rekrutmen personil badan ad hoc. Diketahui, KPU Kabupaten Minahasa merupakan salah satu KPU daerah yang akan menggelar pemilihan bupati serentak gelombang ketiga di bulan Juni 2018 namun tahapan persiapan termasuk rekrutmen PPK dan PPS diestimasi bakal dihelat Tahun 2017.

Asa peningkatan kualitas tersebut mencuat dalam diskusi Focus Group Disscussion (FGD) Bidang SDM dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) yang digelar KPU Minahasa Senin (28/11) di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa, Kompleks Stadion Maesa Tondano.

Tampil sebagai nara sumber, Kristoforus Ngantung, S.Fils. Komisioner KPU Minahasa membidangi Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat. Sedangkan sebagai moderator Kasubag Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Minahasa, Jerry Oroh, SE dengan peserta seluruh komisioner dan staf sekretariat KPU Minahasa.

Ngantung dalam paparannya tentang Identifikasi Masalah Regulasi Dan Teknis Pelaksanaan Tahapan di Bidang SDM dan Parmas, mengemukakan berbagai persoalan potensial yang bisa saja menghambat pelaksanaan tahapan Pilkada termasuk dalam hal rekrutmen personil badan ad hoc serta pelaksanaan sosialisasi dalam rangka peningkatan partisipasi Pemilih.

“Rekrutmen badan ad hoc PPK dan PPS bahkan KPPS harus sesuai dengan regulasi yang mengatur. Untuk pelaksanaan Pilkada, KPU masih mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah mengalami dua kali perubahan yaitu UU Nomor 8 Tahun 2015 dan UU Nomor 10 Tahun 2016. Meskipun Undang-Undang telah mengalami perubahan namun KPU belum mengeluarkan PKPU yang baru terkait seleksi baadan ad hoc yang masih mengacu pada PKPU Nomor 3 Tahun 2015,” ungkap Ngantung.

“Kita menghendaki adanya perbaikan-perbaikan dalam sistem rekrutmen dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggara, termasuk yang sering disorot adalah rekrutmen PPS yang harus melalui usulan lurah atau kepala desa atau sebutan lain. Juga terkait  ketentuan belum menjabat 2 kali dalam 2 periode Pemilu,” ungkap Ngantung.

“Usulan PPS oleh pemerintah desa atau kelurahan banyak dikritik karena dianggap rawan tersusupi kepentingan calon dari partai yang sedang  berkuasa atau incumbent. Sedangkan untuk masalah dua periode masa jabatan, kita mengalami kesulitan mengidentifikasi calon mana yang telah bertugas dalam 2 periode Pemilu apalagi di tingkatan KPPS," ungkapnya.

Ngantung juga menjelaskan  untuk kompetensi SDM kita berharap ada anggota PPK-PPS atau sekretariat yang menguasai program Microsoft Excel untuk kepentingan input data dalam sistem informasi. Namun hal tersebut perlu payung regulasi.

Suasana FGD makin hangat ketika dalam session diskusi peserta mengajukan berbagai usulan rekomendasi.  Usulan-usulan peserta pada prinsipnya mengarah pada kehendak kuat menghasilkan penyelenggara terseleksi yang memiliki kualitas yang mumpuni dan punya kompetensi mumpuni yang bisa menunjang tugas sebagai penyelenggara pemilihan.

Ketua KPU Minahasa, Meidy Yafeth Tinangon berharap usulan-usulan yang disampaikan peserta dapat dihimpun dan diusulkan baik dalam konteks perubahan Undang-undang maupun perubahan PKPU serta serta dalam proses legal drafting Keputusan KPU Kabupaten Minahasa terkait Pedoman Teknis penyelenggaraan tahapan.

"Sistem seleksi diatur dalam regulasi, karenanya untuk optimalnya sistem seleksi harus diatur sejak perumusan regulasi. Kita berharap RUU Penyelenggaraan Pemilu serta Perubahan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 dapat makin mutakhir dan menjawab asa peningkatan kualitas seleksi ke arah keterbukaan proses seleksi dan syarat pendaftaran personil badan ad hoc yang dapat menjamin kualitas," ungkap Tinangon.

Berita lainnya

Komentar

Close
Close